News Pasangkayu– Alokasi anggaran ini dipaparkan dalam pertemuan antara Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dengan Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, serta Kabiro Umum Kemensos di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda kerja SDK pada hari keduanya di ibu kota, dengan fokus pada percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan sinergi program perlindungan sosial.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali mendapat suntikan besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Total Rp470,82 miliar dialokasikan khusus untuk memperkuat program perlindungan sosial di provinsi termuda kedua di Indonesia ini.
Rincian Alokasi APBN 2025 untuk Sulbar
Dalam paparannya, Kemensos menegaskan bahwa dukungan pusat untuk Sulbar tidak main-main. Berikut distribusi anggaran yang akan menyentuh langsung masyarakat:
-
Bantuan Sosial Sembako: Rp256,95 miliar untuk 107.748 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
-
Program Keluarga Harapan (PKH): Rp207,48 miliar untuk 68.137 KPM.
-
Santunan Yatim Piatu (YAPI): Rp4,37 miliar untuk 1.796 jiwa.
-
Santunan Pemakaman: Rp2,01 miliar untuk 230 jiwa.
-
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: Rp322,22 miliar untuk 639.328 jiwa.
-
Pilar Sosial: Rp11,47 miliar untuk mendukung pendamping PKH, Tagana, TKSK, PSM, pendamping rehabilitasi sosial, hingga PORDAM.
Anggaran jumbo ini disebut sebagai penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Baca Juga: 412 PPPK Resmi Diambil Sumpah, Bupati Yaumil Ingatkan Amanah dan Disiplin
Tiga Mandat Presiden Prabowo di Bidang Sosial
Selain penyaluran bantuan, pertemuan tersebut juga membahas tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto di bidang sosial:
-
Digitalisasi Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN) untuk memastikan data bansos lebih akurat.
-
Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas akses pendidikan yang masih timpang di berbagai daerah.
-
Bansos Tepat Sasaran agar bantuan benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
SDK mengungkapkan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ia juga mendorong penambahan kuota 60.000 peserta PBI demi menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar.
“APBN ini menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK miskin ekstrem dan akan terus berkolaborasi untuk menuntaskan sisanya,” tegas SDK.
